Kementerian PUPR Dorong Koordinasi Antar Institusi Tingkatkan Akses Perumahan Bagi MBR

Makassar, Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang diperingati setiap 25 Agustus tahun ini mengusung tema ‘Rumah Layak Huni Menuju Masyarakat Sejahtera’. Melalui Hapernas 2017, pemerintah kembali menegaskan  komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketegasan komitmen pemerintah sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2019 yang menekankan pada  upaya peningkatan akses MBR terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Upaya peningkatan akses MBR terhadap Rumah Layak Huni (RLH) tentunya memerlukan kerjasama antar institusi. Didasari oleh kesadaran tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  terlibat secara aktif dalam berbagai forum antar institusi  yang mendorong kerjasama sektor perumahan, khususnya yang relevan dengan peningkatan akses perumahan bagi MBR.

Agustus lalu (24/8), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bersama Bank Indonesia (BI) menggelar seminar nasional  dengan tema “Pentingnya Koordinasi Kebijakan Antar Institusi dalam Mendorong Sektor Properti yang Sehat dan Kuat Di Indonesia”, di Makassar. Hadir dalam seminar nasional tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti. Dalam  seminar nasional yang dihadiri  berbagai institusi terkait sektor properti itu, Dirjen Pembiayaan Perumahan menyampaikan konsep alur koordinasi Kementerian PUPR dengan para stakeholder.

Lana menegaskan, koordinasi antara pemangku kepentingan bidang perumahan, meliputi koordinasi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya seperti Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agraria & Tata Ruang (ATR), Badan Pusat Statistisk (BPS), Bank Indonesia dan  Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, koordinasi juga melibatkan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Pemerintah Daerah (Pemda). 

“Dengan Kemendagri memang dibutuhkan koordinasi dalam rangka mendorong peran pemerintah daerah dalam bidang perumahan. Dikarenakan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah”, ujar Lana. Tidak hanya  itu, peningkatan koordinasi dengan Pemda melalui Kemendagri ini pun dalam rangka percepatan pencapaian Program Satu Juta Rumah (PSR), sambung Lana. 

Pendanaan atau pembiayaan yang disediakan untuk rumah murah dalam PSR  terdiri dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).  Tahun 2017 ini, target  FLPP mencapai 40.000 unit. Sementara, untuk  SBUM ditargetkan 278.000 unit serta SSB ditarget 239.000 unit.

"Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk percepatan pencapaian PSR, seperti memberikan suku bunga flat sebesar 5 % selama jangka waktu 20 tahun dan tentunya dengan batasan harga rumah bersubsidi yang sudah ditetapkan pemerintah berdasarkan wilayah,” terang Lana.

Dirjen Pembiayaan Perumahan juga mengungkapkan, untuk rumah bersubsidi, pemerintah telah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “Dengan adanya pembebasan PPN ini akan membantu meringankan MBR dalam membeli rumah layak huni”, ungkap Lana.

Koordinasi selanjutnya dalam rangka mendorong sektor properti khususnya perumahan bagi MBR, dilakukan  dengan mengoptimalkan PT SMF.  Koordinasi dengan PT SMF  dilakukan dalam rangka meningkatkan peran BPD dalam penyaluran KPR bersubsidi. “Sudah ada 25 BPD yang telah melakukan penandatanganan komitmen dan menerima SOP penyaluran KPR bersubsidi. Diharapkan dengan adanya SOP ini, dapat membantu meningkatkan kinerja BPD,” ujar Lana.

Di sisi lain, Deputi Gubernur Senior  Bank Indonesia, Mirza Adityaswara mengatakan, “Dengan adanya seminar ini saya mengharapkan koordinasi antar institusi dan otoritas yang terkait bisa semakin baik agar pengelolaan ekonomi semakin sehat yang pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi yang kuat,” terang Mirza.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) Bank Indonesia Filianingsih Hendarta yang menjadi salah satu narasumber dari seminar tersebut mengatakan, kebijakan makroprudensial sangat dibutuhkan untuk menjaga sektor properti. “Kebijakan makroprudensial salah satunya terkait dengan kebijakan Loan To Value (LTV). Kebijakan LTV ini dibutuhkan dalam rangka mencegah supaya tidak terjadi bubble dan kredit yang excessive”, terang Filianingsih.

Lebih  lanjut Filianingsih mengatakan, alasan Bank Indonesia masuk dalam kebijakan LTV, hal ini dikarenakan sektor properti sangat besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. “Apabila properti berkembang, subsektor lain pun akan berkembang dan saya melihat tingginya minat masyarakat untuk memiliki properti, baik untuk kebutuhan rumah tinggal ataupun investasi”, ungkap Filianingsih.

Hadir juga dalam seminar nasional tersebut, Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata sebagai narasumber. Dalam paparannya,  Soelaeman mengatakan, REI telah membantu pemerintah dalam mewujudkan Program Satu Juta Rumah. “Target pembangunan rumah bersubsidi oleh REI tahun  ini adalah sebesar 200.000 unit dan pencapaiannya saat ini telah mencapai 94.000 unit. Oleh karena itu, kami mohon agar kebijakan pusat dan daerah dapat sinergi dan mohon juga keberpihakan dari pemerintah terhadap pengembang rumah bersubsidi”, tegas Soelaeman.

Berbicara mengenai keberpihakan,  Pemerintah melalui Kementerian PUPR tetap berkomitmen untuk  memastikan agar kebijakan pembangunan perumahan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan perumahan  yang menyasar pada MBR agar dapat mengakses rumah layak huni. Dalam konteks itu, Kementerian PUPR telah merencanakan bantuan pembiayaan perumahan MBR untuk tahun anggaran (TA) 2018 untuk 345.000 unit rumah. (PU-Net)